Pemerintah Jamin Tutupi Biaya PTN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjamin seluruh biaya operasional perguruan tinggi negeri (PTN) akan tertutupi dari uang negara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh berkata, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) per tahun mencapai Rp12 triliun. Dari angka itu, Kemendikbud sudah menghitung alokasi dana yang dapat digunakan kembali untuk operasional PTN dan Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP). Dari hasil perhitungan Kemendikbud, Rp3 - 4 triliun uang PNBP dapat diserahkan kembali ke PTN untuk menutupi biaya operasional seperti uang gedung dan pengembangan.

"Dengan demikian, PTN tidak perlu lagi memungut biaya lain dari calon mahasiswa," tandas Nuh di Jakarta, kemarin.

Mantan Menkominfo ini mengimbuh, pembiayaan non-SPP ini berawal dari pemberlakuan sistem SPP tunggal. Pengertian SPP tunggal adalah mahasiswa hanya dibebankan biaya satu kali dalam setahun. Berdasarkan data, dengan sistem SPP tunggal ini, kampus diwajibkan menghitung seluruh pengeluarannya. Dari hitungan itu dipisahkan lagi antara kewajiban pemerintah dan masyarakat.

"Setelah ketemu berapa besar tanggungan masyarakat atau mahasiswa, lalu dibagi ke seluruh mahasiswa yang ada di kampus tertentu per tahunnya," paparnya. 

Nuh menyatakan, Bantuan Operasional PTN (BO PTN) yang akan digulirkan pemerintah kepada 92 PTN sudah memiliki dasar hukum yang jelas seperti tercantum dalam Undang–Undang Pendidikan Tinggi (UU PT). Dengan BO PTN ini, kampus negeri dapat memiliki dana untuk biaya riset, beasiswa dosen, ataupun sumbangan pembangunan gedung. Meski demikian, Nuh menandaskan, BO PTN tidak digunakan untuk pembayaran gaji dosen.

"Tahun ini sebenarnya kami sudah turunkan BO PTN Rp1,5 triliun, namun masih kepada PTN yang membuka jalur mandiri yang memungut biaya ke siswanya antara Rp200 - 300 juta," paparnya.

Mantan Rektor ITS ini mengatakan, pungutan terhadap mahasiswa di PTN selain SPP awal mulanya disebabkan rendahnya subsidi pemerintah kepada kampus negeri. Dengan kondisi itu, mau tidak mau kampus harus mengambil iuran dari masyarakat sebab tuntutan dana untuk pengembangan kampus sangat tinggi.

"Dulu kalau hanya mengandalkan subsidi, kampus tidak akan bisa berkembang karena dana subsidi tidak akan mencukupi. Itulah kenapa kampus kemudian menarik pungutan kepada mahasiswa," paparnya.

Nuh mengungkapkan, bermacam-macam trik diberlakukan PTN untuk bisa menarik dana dari mahasiswanya. Mulai dari biaya fasilitas laboratorium, internet, maupun iuran lainnya. Mengenai program BO PTN ini, Nuh menerangkan, akan dibedakan melalui jumlah mahasiswa, tinggi rendahnya PNBP yang disetor, jumlah program studi, dan kewilayahan.

Hanya, BO PTN yang akan diterima akan melebihi biaya yang dibutuhkan kampus. Dari BO PTN senilai Rp1,5 triliun ini saja, banyak PTN yang terkejut karena masih ada dana lebih seperti Universitas Indonesia (UI) yang mendapat Rp100 miliar dan Universitas Trunojoyo Madura mendapat Rp15 miliar. "Makanya, kemarin mereka terkejut. Kami tantang berapa kebutuhan mereka, kok bisa menarik begitu banyak dari jalur mandiri, padahal mahasiswa yang diterima dari jalur mandiri itu hanya 10-15 persen, namun tarifnya lebih tinggi dari jalur lain," ungkapnya.

Kemendikbud juga akan menetapkan biaya studi sehingga PTN tidak perlu repot lagi menghitung kebutuhannya. "Seperti program studi arsitek, biaya SPP hanya Rp1,5 juta untuk wilayah X, PTN tidak boleh menetapkan biaya lebih dari angka ini," tandasnya.

Standardisasi ini akan disebarluaskan ke kampus sebelum tahun ajaran baru dimulai agar masyarakat dapat mengukur kemampuannya. Jika ada PTN yang keluar dari plafon SPP tersebut, pemerintah akan mengurangi subsidi yang diterima PTN bersangkutan.

Sebelumnya, sejumlah PTN meminta pemerintah menjamin ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional kampus jika program BO PTN dijalankan. Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemendibud ini. Menurut dia, dengan program BO PTN ini, biaya kuliah mahasiswa menjadi berkurang. Meski demikian, dia menilai, pemerintah dapat melakukan lebih dari itu sebab masih banyak dana APBN yang dikorupsi sehingga mengurangi dana yang seharusnya diberikan bagi perguruan tinggi untuk membiayai operasional atau investasi.

"Sampai sejauh ini kami belum mengetahui berapa kebutuhan dana operasional di PTN per mahasiswa. Sebaiknya PTN terbuka mengenai biaya operasional itu," tandasnya.


Sumber: Okezone.com